Warning..! Polisi Kerahkan 34.627 Personel, Kapolda Metro Jaya: Siapapun yang Mengintimidasi akan Ditindak Tegas

Polisi akan menindak siapapun yang mengintimidasi dan mengancam warga Jakarta, saat menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, 19 April nanti.

Untuk menjamin keamanan warga yang akan menggunakan hak pilih, polisi mengerahkan 34.627 personel.

Sementara, setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan dijaga oleh 3 petugas yang terdiri atas anggota polisi, TNI, dan Satpol PP.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan seusai menghadiri pertemuan di Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2017), mengatakan, polisi akan menindak tegas siapapun yang mengintimidasi warga yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS.

Jaminan keamanan serupa juga disampaikan oleh Pangdam Jaya, Mayjen TNI Jaswandi di tempat yang sama.

Selengkapnya, termasuk pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Jaswandi, simak dalam tayangan video dibawah:

Mengerikan..!! Jawaban PUTRA ACEH atas ancaman biksu botak

Video ini memberi pesan pada biksu myanmar bahwa rakyat aceh tak bisa di remehkan,rakyat aceh tak peduli dengan kehebatan biksu biksu shaolin,kami rakyat aceh sudah terbiasa berperang,jangan anggap kami rakyat aceh seperti kaum muslimin rohingya yang tak melawan walau di siksa,

seandainya kalian datang untuk menyerang aceh kami siap membantai para biksu yang katanya punya kemampuan supra natural.semoga kalian melihat video ini agar kalian tak menyepelekan orang islam.

Geger..!! Tentang Video Hitam Ahok Jarot Dirilis Bertepatan Dengan Keluarnya Imbauan Kepala Suku Tionghoa

Jusuf adalah anak angkat Buya Hamka. Teman dekat Jend. Yunus Yosfiah. Pernah mendirikan partai politik. Ex komisaris Indosiar. Dia menasehati agar orang-orang Tionghoa tahu diri, tidak arogan, jangan bablas bela Ahok. Menurutnya, ada yang salah di pilkada kali ini. Ada bara dalam sekam, di grassroot. Bila tidak dimanage dengan benar, Kerusuhan Mei 98 bisa meletus. Bahkan bisa lebih parah.

Video hitam kampanye Ahok Jarot menampilkan slide spanduk "Ganyang Cina". Enggak ada spanduk macam itu ketika Kerusuhan Mei 98 meledak. Saya kira ini ekspresi ahistoris. Bisa dipahami. Ahok dan Jarot bukan orang Jakarta. Mereka mungkin tidak di sini kala itu.

Mei 98 adalah kembang api revolusi. Sisi negatif peristiwa politik. Ekspresi kemarahan sosial. Keruntuhan finansial regional. Tionghoa mengalami imbas sebagai collateral damage. Target utama kerusuhan adalah menumbangkan Presiden Suharto.

Jadi keliru bila Ahok Jarot mengilustrasikan Mei 98 sebagai anti chinese riot.

Mei 98 tidak sama dengan kerusuhan Sampit dan Sambas. Di Jakarta, Tionghoa tidak disasar seperti Madura di Kalbar. Pada Peristiwa Mei 98, toko-toko dan rumah mewah dijarah massa yang mulai kesulitan bahan pangan. Alas, mayoritas pemiliknya memang etnik Tionghoa. Tapi rumah saya dijaga unsur Forkabi. Tetangga pun tidak ada yang usik keluarga saya.

Bila Mei 98 adalah kerusuhan rasial seperti anti madura riot di Kalbar, maka siapa pun Tionghoa, mau kaya atau miskin, akan dibantai. Nyatanya tidak.

Menurut Chairman Mao, ada faktor external dan internal dalam semua fenomena. Saya kira, anatomi Mei riot juga memiliki kedua faktor tersebut.

Faktor external berupa jatuhnya rupiah akibat permainan Soros. Adanya korban dari etnik Tionghoa dengan segala propertinya harus ditilik sebagai imbas dari faktor internal. Seperti yang dijelaskan Chairman Mao di risalah On Contradiction (Agustus 1937).

Di sini, imbauan Jusuf Hamka jadi relevan. Tionghoa harus evaluasi diri. Bila tidak ingin jadi korban sampingan dari sebuah revolusi. Mestinya Tionghoa di Indonesia bisa lakukan itu. Sejarah berulang kali mengajarkan arogansi, tidak tahu diri, ekslusifisme dan ketamakan Tionghoa selalu menyuburkan dendam sosial.

Di belahan dunia lain, di berbagai era, Tionghoa kerap jadi sasaran. Snake River Massacre (1887), Tacoma riot of 1885, Vancouver 1886, Salomon 2006 dan lain sebagainya. Sebabnya ya itu tadi.

Pasca kemerdekaan, di beberapa tempat, Tionghoa pernah jadi sasaran. Peristiwa Gedoran China di Balaraja tahun 1945-46 misalnya. Sebabnya bukan karena sentimen rasial an sich. Selama masa pendudukan Belanda, banyak Tionghoa berkomplot dengan penjajah. Demikian pula pasca G30S. Tionghoa seakan kembali jadi target amarah. Sebabnya, ketika Sukarno dan PKI berkuasa, banyak Tionghoa ikut-ikutan jadi hard liner komunis. Mereka jadi anggota Baperki, pengurus PKI, ajudan Sudisman dan berani menyerang Angkatan Darat. Mereka kira sudah kuat, dibeking Panglima Besar Revolusi dan kader PNI (leluhur PDIP).

Saat ini, saat Ahok berkuasa, kembali Tionghoa lupa diri. Kebangetan arogansi dan kebablasannya. Mereka membela penista Al Quran, penggusur pribumi, terlibat berbagai kasus korupsi dan keburukan lain.

Video hitam Ahok Jarot mestinya kembali mengingatkan Tionghoa untuk bersikap simpatik dan rendah hati. Jangan pilih gubernur model Ahok sekali pun dia etnik Tionghoa. Keberagaman enggak pernah berarti memilih gubernur cina. Justru slogan "cina pilih cina" itu merupakan penghianatan atas falsafah Bhineka Tunggal Ika.

sumber:idnusa.com

OLEH: ZENG WEI JIAN

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi

Inilah Kelakuan Anggota DPR/DPD KAYAK ANAK TK .!!! Anggota DPD/DPR RI Ribut Saat Paripurna , ADZAN & Istighfar Pun Tidak Dihiraukan

Dewan Perwakilan Daerah menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Bukan urusan kerja mengurusi aspirasi rakyat, tetapi urusan kursi pimpinan.

Bagian dari drama yang terjadi di Ruang Paripurna DPD pun sempat "menyuguhkan" tontonan kericuhan.

Akhir dari drama itu, terpilih tiga pimpinan baru DPD pada Selasa (4/4/2017) dini hari. Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD, dengan dua wakilnya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

"Ribut" di paripurna

Rapat paripurna DPD dimulai sejak Senin (3/4/2017) sekitar Pukul 14.00 WIB, dipimpin oleh dua Wakil Ketua DPD, GKR Hemas dan Farouk Muhammad.

Sementara, Ketua DPD Mohammad Saleh tak hadir karena menjalani perawatan di rumah sakit.

Interupsi sudah langsung dilayangkan sejumlah anggota DPD. Bahkan, terjadi kericuhan sebelum rapat dibuka.  

Kisruh berawal dari keberatan yang diajukan sejumlah anggota terhadap pimpinan sidang.

Menurut mereka, sesuai kesepakatan rapat Panitia Musyawarah (Panmus), agenda peilihan seharusnya pemilihan pimpinan baru.

Dengan demikian, paripurna dipimpin oleh anggota DPD tertua dan termuda.

Namun, Hemas dan Farouk berargumen, putusan Mahkamah Agung(MA) telah membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1/2016 dan 1/2017 yang mencantumkan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun.

Mengacu pada putusan MA, pemilihan pimpinan tak bisa dilakukan.

Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) yang digelar pada Minggu (2/4/2017) menghasilkan kesimpulan bahwa paripurna pada 3 April mengagendakan penyampaian putusan MA dan isu lainnya.

Protes dilayangkan kepada Hemas dan Farouk. Terjadi aksi saling dorong saat para anggota DPD menyampaikan protesnya.

Pada pukul 17.00 WIB, rapat diskors karena tak kunjung menetapkan agenda pembahasan.

Rapat kembali dibuka pada Pukul 19.00 WIB. Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas membuka sidang dan langsung membacakan putusan MA yang membatalkan tata tertib DPD Nomor 1/2016 dan 1/2017 yang mencantumkan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun.

Dengan dibatalkannya dua tatib tersebut, maka kembali ke Tatib 1/2014.

"Yang 2,5 tahun sudah dicabut MA. Jadi yang hidup kembali Tatib Nomor 1 Tahun 2014. Saya patuh pada aturan hukum," kata Hemas.

Seusai membacakan putusan MA, Hemas mengetuk palu dan langsung keluar dari ruang sidang.

Hal itu kembali memicu kericuhan.

Sebagian tak terima dengan sikap Hemas yang dianggap sepihak. Para anggota pun mendesak Farouk mencabut keputusan Hemas.

"Yang dilakukan Beliau melanggar tata tertib," kata Anggota DPD dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Ibrahim Agustinus Medah.

Perdebatan kembali terjadi saat mulai membahas agenda rapat. Farouk memutuskan kembali melakukan skorsing untuk melakukan lobi.

Rapat baru kembali dimulai sekitar Pukul 23.45 WIB dan dibuka dengan pembacaan mosi tidak percaya terhadap Hemas yang dibacakan oleh Anggota DPD dari Sulawesi Utara, Benny Rhamdani.

Ia mengklaim, 54 anggota sudah menandatangani mosi tidak percaya tersebut. Jumlah itu kemudian bertambah karena beberapa anggota yang belum membubuhkan tanda tangan naik ke atas panggung.

Rapat pun dilanjutkan. Namun, Farouk terbentur waktu. Pasalnya, jika mengacu pada aturan masa jabatan 2,5 tahun, masa jabatan tiga pimpinan DPD berakhir pada 3 April 2017 hingga Pukul 23.39 WIB.

Saat itu, waktu sudah menunjukkan Pukul 00.05 WIB dan status dinyatakan demisioner.

"Saya juga menyadari pada akhirnya saya mungkin akan didemosi. Ada soal perbedaan pendapat soal keputusan MA atau putusan pimpinan, silakan. Tentu itu persoalan teknis. Saya sadar tidak bisa lagi terus melaksanakan proses itu. Saya sudah tidak lagi punya hak untuk memimpin karena berakhir masa jabatan saya," kata dia.

Farouk meninggalkan ruang sidang.

Paripurna pun dilanjutkan oleh pimpinan sementara. Sesuai peraturan, anggota DPD tertua dan termuda yang harus ditunjuk. Keluarlah nama AM Fatwa dan Rini Damayanti.

Fatwa sempat menolak menjadi pimpinan sementara. Ia ragu MA mau memimpin pembacaan sumpah jabatan jika pemilihan tetap dilakukan.

Namun, para peserta rapat berhasil meyakinkan Fatwa dan ia pun bersedia memimpin rapat.

Tata cara pemilihan pimpinan DPD pun dibacakan sekitar Pukul 00.30 WIB. Paripurna akhirnya memutuskan bahwa agenda pemilihan pimpinan dilanjutkan dengan penunjukan nama perwakilan wilayah Barat, Tengah, dan Timur. 

Di tengah proses, Oesman Sapta Odang tiba-tiba hadir dalam rapat, sekitar Pukul 00.45 WIB.

Wilayah Barat menyodorkan tiga nama, dan akhirnya memilih Darmayanti Lubis sebagai wakil  Ketua DPD.

Sementara, wilayah Timur mengajukan dua nama, namun hanya Nono Sampono yang bersedia maju.

Secara aklamasi, Oesman Sapta akhirnya dinyatakan sebagai Ketua DPD terpilih dan disetujui oleh 62 orang anggota yang hadir.

"Menetapkan Saudara Oesman Sapta sebagai Ketua, Saudara Nono Sampono sebagai Wakil Ketua 1 dan Saudari Damayanti Lubis sebagai Wakil Ketua 2," ujar Rini Damayanti.

Adapun pelantikan tiga pimpinan DPD rencananya akan dilakukan pada Selasa siang.

Ini videonya:

sumber:http://nasional.kompas.com

Gebrakan..!! 3000 MUSLIM CHINA JIHAD SELAMATKAN ROHINGYA,Ini Kata PEMERINTAH CHINA...!!!

 Intelijen Israel melansir laporan yang menyebut sebanyak 3.000 warga China dari komunitas minoritas Muslim Uighur bergerak ke Myanmar. Ribuan jihadis itu berpotensi membahayakan hubungan China - Myanmar. 

Otoritas Beijing meminta kepada militer Myanmar untuk segera menghabisi semua jihadis tersebut. 

Kekhawatiran Beijing inilah yang membuat China belakangan ini aktif memperkuat hubungan dengan Aung San Syu Kyi. 

Laporan intelijen Israel itu telah diumumkan Kementerian Luar Negeri Israel. Laporan tersebut berasal dari intelijen militer dan Mossad. ”Kedatangan ribuan warga China bertempur dan hidup di negara Myanmar menimbulkan keharusan untuk memantau mereka,” bunyi laporan intelijen Israel, seperti dikutip dari ynetnews, Jumat (31/04/2017).

“China tertarik dengan data sebanyak mungkin untuk dikumpulkan, dan itu adalah pemahaman kami bahwa mereka akan lebih memilih untuk menumpas mereka di tanah Myanmar, untuk mencegah mereka pulang ke wilayah mereka.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, China dibantu oleh orang-orang yang aktif di lapangan dan dengan yang memiliki hubungan persahabatan seperti Rusia, Iran, dan rezim Assad.

Minoritas Muslim Uighur adalah kelompok minoritas China yang tinggal di Provinsi Xinjiang. Mereka berbicara dalam dialek Turki. Komunitas ini kerap bersitegang dengan otoritas pemerintah China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Beijing siap untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, untuk memerangi kegiatan lintas batas Uighur. 

(mas)

Indonesia Gerah Dengan Kunjungan Sang Raja!!! Kuasa Hukum Habib Rizieq Mengaku Dihubungi Tangan Kanan Pihak Arab Saudi Yang Di Indonesia"AYO SEBARKAN"

Kesempatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz bertemu dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam kunjungannya ke Indonesia belum bisa dipastikan. Namun, pihak Kerajaan Arab Saudi sudah berkomunikasi dengan kuasa hukum Habib Rizieq Shihab.

Kapitra Ampera selaku kuasa hukum Habib Rizieq Shihab mengatakan rencana dirinya bertemu dengan raja Arab Saudi bersifat pribadi. Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan waktunya pertemuan itu dilaksanakan.

"Jadi, belum lama saya dihubungi bagian protokoler Pangeran Arab Saudi. Katanya Raja mau bertemu dengan saya empat mata," ujar Kapitra ketika dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (24/2/2017).

Dia menuturkan, pihak protokoler belum mengungkapkan agenda yang disampaikan dalam pertemuan nanti. Dia yakin, ada hal penting yang ingin disampaikan orang sangat berpengaruh di Arab Saudi itu.

Sementara menyangkut kabar mengenai bertemu juga dengan Habib Rizieq Shihab. Menurutnya, suatu yang sangat positif jika kabar itu menjadi kenyataan mengingat Salman bin Abdulaziz adalah pemimpin umat muslim di Arab Saudi.

"Kalau benar ya bagus sekali," ucapnya.

Gebrakan..!!! Panglima TNI Rombak Formasi 25 Perwira Tinggi,Apa Yang Terjadi! Bagikan..!

TNI melakukan perombakan jabatan terhadap beberapa jajaran di lingkungannya. Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier prajurit TNI.

Dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (24/2/2017), berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/141/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari/dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, sebanyak 25 perwira tinggi mengalami mutasi jabatan.

Penetapan mutasi jabatan perwira tinggi itu adalah sebagai berikut:

TNI Angkatan Darat, 8 perwira tinggi terdiri dari,

1. Letjen TNI Agus Sutomo dari Dansesko TNI menjadi Irjen Kemhan;

2. Mayjen TNI Teddy Lhaksmana dari Pangdam Jaya menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD;

3. Mayjen TNI Jaswandi dari Pangdam IV/Dip menjadi Pangdam Jaya;

4. Mayjen TNI Liston A Simanjuntak dari Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN menjadi Sahli Bidang Hankam BIN;

5. Mayjen TNI Asep Subarkah Yusuf dari Sahli Bidang Hankam BIN menjadi Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN;

6. Brigjen TNI Chandra W Sukotjo dari Sekretaris I Kedubes RI di Australia menjadi Deputi I Bidang Intelijen Luar Negeri BIN.

7. Kolonel Inf Raden Tjahya Komara dari Kabag Kepreg Ropek Sekjen Kemhan menjadi Dirrah Ditjen Strahan Kemhan;

8. Kolonel Czi Amping Bujasar Tangdilintin dari Agen Madya pada Binda Sulawesi Tenggara Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Kabinda Sulawesi Selatan BIN. 

TNI Angkatan Laut, 9 perwira tinggi terdiri dari,

1. Mayjen TNI (Mar) RM Tursono dari Dankormar menjadi Dansesko TNI;

2. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dari Danpaspampres menjadi Dankormar;

3. Laksma TNI Raja Morni Harahap dari Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan menjadi Staf Khusus Kasal;

4. Laksma TNI Teguh Prihantono dari Kabinda Jawa Timur BIN menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas;

5. Laksma TNI Basuki Riatno dari Kabinda Sulawesi Selatan BIN menjadi Kabinda Jawa Timur BIN;

6. Brigjen TNI (Mar) Suhartono dari Danlantamal XI/Mer Korarmatim menjadi Danpaspampres;

7. Kolonel (Mar) Bambang Sutrisno dari Sahli F Binkuatmar Pangarmabar menjadi Danlantamal XI/Mer Korarmatim;

8. Kolonel Laut (P) Umar Arief dari Wadanlantamal III Jakarta Koamabar menjadi Karopeg Setjen Kemhan;

9. Kolonel laut (P) Bambang Supriyadi dari Paban I/Ren Sopsal menjadi Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan.

TNI Angkatan Udara, 8 perwira tinggi terdiri dari,

1. Marsda TNI Abdul Muis dari Pangkohanudnas menjadi Dirjen Renhan Kemhan;

2. Marsda TNI Yuyu Sutisna dari Pangkoopsau I menjadi Pangkohanudnas;

3. Marsma TNI Imran Baidirus dari Waasops Kasau menjadi Pangkoopsau I;

4. Marsma TNI Irawan Nurhadi dari Dirdiklat Kodiklatau menjadi Wadan Kodiklatau;

5. Marsma TNI Anang Nurhadi dari Wadan Kodiklatau menjadi Waasops Kasau;

6. Marsda TNI Toto Boedihardjo dari Kapusevbang Lemhannas menjadi Waaspers Kasau;

7. Marsma TNI Sungkono dari Waaspers Kasau menjadi Kapusevbang Lemhannas;

8. Kolonel (Pnb) Andjar Sungkowo dari Sesdisdikau menjadi Dirdiklat Kodiklatau.